SIDOARJO DELIK SBS— Penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Sidoarjo, setelah kasus keracunan massal yang menimpa ratusan penerima Makan Bergizi Gratis (MBG), menyisakan pertanyaan yang lebih besar: bagaimana memastikan program tetap berjalan tanpa mengulang persoalan yang sama?
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menyebut layanan MBG untuk 19 lembaga yang sebelumnya menerima pasokan dari SPPG Kalitengah masih memungkinkan dilanjutkan. Mekanismenya, penyaluran dapat dialihkan ke SPPG lain apabila sekolah, pesantren, serta para penerima manfaat masih bersedia menerima makanan tersebut.
Pilihan itu secara administratif membuat program tidak harus berhenti total. Namun dari perspektif perlindungan penerima manfaat, persoalannya tidak sesederhana memindahkan dapur penyedia makanan.
Kasus di Sidoarjo menunjukkan bahwa keberlangsungan MBG tidak cukup diukur dari tersalurkannya makanan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan makanan tersebut aman dikonsumsi, proses pengolahan memenuhi standar, serta pengawasan berjalan sebelum makanan sampai ke tangan anak-anak.
Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan pelajar di sejumlah sekolah Kecamatan Tanggulangin sebelumnya mengalami gejala mual, muntah hingga pusing setelah menyantap menu MBG pada Selasa (1/9). Menu yang dikonsumsi antara lain nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu bali, sayur buncis baby corn dan apel.
SPPG Kalitengah kemudian dikenai suspend. Kepala SPPG, Rafli Ridho, juga dicopot oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah tersebut menunjukkan adanya respons terhadap persoalan yang terjadi. Namun, penghentian satu SPPG seharusnya tidak berhenti pada tindakan administratif. Pemerintah perlu memastikan penyebab kejadian diketahui secara terang berdasarkan pemeriksaan dan bukti, bukan sekadar asumsi.
Sebab, ketika sebuah program menggunakan anggaran negara dan menyasar anak-anak dalam jumlah besar, standar kehati-hatian semestinya semakin tinggi. Setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga makanan dikonsumsi, harus dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, keputusan untuk tetap menerima atau menolak MBG juga tidak semestinya menjadi pilihan yang muncul karena tekanan. Sekolah, pesantren, orang tua, dan penerima manfaat membutuhkan informasi yang jelas mengenai hasil pemeriksaan serta jaminan keamanan makanan sebelum program kembali berjalan normal.
Pengalihan pasokan ke SPPG lain memang dapat menjadi solusi agar distribusi MBG tidak terhenti. Tetapi pengalihan tersebut harus dibarengi pengawasan yang lebih ketat. Jangan sampai penyelesaian masalah hanya berpindah lokasi, sementara akar persoalannya belum benar-benar dipastikan.
Kasus Sidoarjo akhirnya menjadi ujian penting bagi program MBG. Keberhasilan program bukan hanya tentang berapa banyak porsi makanan yang dibagikan setiap hari, melainkan juga seberapa kuat negara menjamin makanan tersebut aman bagi mereka yang menerimanya.
Kepercayaan publik tidak dibangun dengan memastikan program terus berjalan semata. Kepercayaan dibangun ketika setiap persoalan dibuka secara transparan, diperiksa secara objektif, dan diperbaiki dengan standar yang lebih ketat.
MBG boleh berlanjut. Tetapi keselamatan penerima manfaat harus menjadi syarat utama, bukan konsekuensi yang dipertaruhkan.
so/ji
