KARIMUN KEBAL HUKUM? DLH KARIMUN BUNGKAM!*
Karimun, Kepri delik.sbs– Selasa, 16 September 2026*
PT PACIFIC GRANITAMA KARIMUN kembali tersorot. Perusahaan tambang batu granit raksasa itu diduga kuat menjadi biang kerok pencemaran debu limbah yang meresahkan warga sekitar.
Bukan hanya soal debu, laporan masyarakat juga mengarah pada dugaan pemalsuan dokumen AMDAL. Ironisnya, saat tim investigasi media melakukan konfirmasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karimun, hingga berita ini naik, DLH memilih BUNGKAM SERIBU BAHASA. Ada apa dengan DLH Karimun?
Fakta di lapangan lebih mencengangkan. Terpantau jelas konveyor raksasa PT PACIFIC GRANITAMA melintang di tengah jalan perizinan. Diduga kuat perusahaan ini secara terang-terangan menabrak Undang-Undang.
Tim investigasi mencatat, operasional tersebut diduga melanggar *UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 91 dan 92.*
Dalam aturan itu jelas, pemegang IUPK WAJIB menggunakan jalan khusus tambang untuk aktivitas operasional termasuk pengangkutan produksi seperti batu granit. Kewajiban ini bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar. Penggunaan jalan umum untuk kepentingan tambang adalah PELANGGARAN HUKUM dan mengganggu ketertiban umum.
Saat tim investigasi media dari Batam mencoba melakukan konfirmasi langsung ke pihak PT PACIFIC GRANITAMA KARIMUN, akses dipersulit dan terkesan menghindar. Pihak perusahaan seolah alergi terhadap wartawan dan anti kritik.
Kesimpulannya, PT pertambangan batu granit yang tidak membangun jalan khusus sebagai jalur produksinya dan masih menggunakan fasilitas umum adalah tindakan berisiko tinggi dan terancam sanksi berat hingga pencabutan izin.
Pertanyaannya, siapa yang membekingi PT PACIFIC GRANITAMA KARIMUN hingga berani melanggar UU secara terang-terangan dan DLH pun bungkam?
Masyarakat menuntut Bupati Karimun, DLH, dan APH segera turun tangan. Jangan tutup mata!
*Kaperwil Kepri: Muhamad Buhari*
*WA: 08136743508*
